Momentum tersebut dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk menyampaikan berbagai aspirasi strategis terkait penguatan fiskal daerah, pembangunan infrastruktur, serta keberlanjutan pelayanan publik dalam forum Dialog Otonomi Daerah yang dihadiri kepala daerah dari berbagai kabupaten di Indonesia.
Dalam forum tersebut, Plt. Bupati menyoroti pentingnya terciptanya keadilan fiskal bagi daerah, khususnya wilayah penghasil sumber daya alam. Salah satu perhatian yang disampaikan ialah dampak pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan. Selain itu, Pemkab Muara Enim juga mendorong penyempurnaan formulasi Dana Bagi Hasil (DBH) agar lebih proporsional dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah penghasil energi.
Di bidang pembangunan, Pemkab Muara Enim mengusulkan sejumlah alternatif pembiayaan infrastruktur guna mengatasi keterbatasan anggaran. Upaya tersebut meliputi pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK), bantuan keuangan pemerintah, dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk dari sektor pajak kendaraan bermotor dan retribusi daerah.
Persoalan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga menjadi salah satu agenda yang diperjuangkan. Pemkab Muara Enim mengusulkan agar pembiayaan gaji PPPK dapat didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga tidak sepenuhnya membebani APBD. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga ruang fiskal daerah agar tetap mampu membiayai pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Selain menyampaikan aspirasi di tingkat nasional, Pemerintah Kabupaten Muara Enim menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel sebagai upaya menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga terus mendorong hilirisasi sektor nonpertambangan melalui pengembangan komoditas unggulan seperti kopi, kelapa sawit, dan karet. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk daerah, memperluas lapangan kerja, sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat secara berkelanjutan.
Keikutsertaan Pemkab Muara Enim dalam forum nasional Apkasi menjadi bagian dari upaya memperjuangkan kepentingan daerah sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah demi mewujudkan pembangunan yang lebih merata, berkeadilan, dan berkelanjutan.
