Palembang, 10 Juni 2026 — Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru secara resmi menyerahkan Surat Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim kepada Wakil Bupati Muara Enim, Sumarni, di Griya Agung Palembang, Rabu (10/6/2026).
Penyerahan surat tersebut dilakukan menyusul berhalangannya Bupati Muara Enim, Edison, dan merupakan amanat konstitusi yang mengatur bahwa wakil kepala daerah menjalankan tugas kepala daerah apabila berhalangan dalam melaksanakan tugas pemerintahan.
“Baru saja kita menyerahkan surat kepada Wakil Bupati Muara Enim sebagai Pelaksana Tugas Bupati. Secara konstitusi, wakil bupati melaksanakan tugas bupati ketika bupatinya berhalangan. Hari ini resmi sudah kita serahkan,” kata Herman Deru.
Dalam kesempatan itu, Herman Deru meminta Sumarni segera melakukan konsolidasi dan memastikan roda pemerintahan tetap berjalan sesuai visi dan misi yang telah disusun bersama pasangan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim.
“Saya berpesan kepada Ibu Sumarni untuk tetap fokus terhadap visi dan misi yang telah dibuat bersama. Pak Edison dan Ibu Sumarni merupakan satu paket kepemimpinan yang bersama-sama menentukan arah pembangunan daerah Muara Enim,” ujarnya.
Gubernur juga mengingatkan pentingnya menjaga keberlanjutan berbagai program strategis yang saat ini tengah berjalan, baik proyek strategis nasional maupun program prioritas daerah.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah pembangunan empat fly over di Kabupaten Muara Enim yang bertujuan meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas kendaraan serta perjalanan kereta api.
“Pembangunan empat fly over ini harus terus berjalan. Kita berharap dapat dimanfaatkan pada awal tahun 2027. Saat ini seluruh proses masih berlangsung dan harus terus dikawal,” katanya.
Untuk memastikan stabilitas pemerintahan tetap terjaga, Herman Deru menginstruksikan Sumarni segera kembali ke Muara Enim dan menjalankan tugas sebagai Plt Bupati.
“Saya instruksikan Ibu Sumarni setelah ini langsung kembali ke daerah agar roda pemerintahan jangan sampai mengalami stagnasi,” tegasnya.
Menanggapi kasus hukum yang menjerat Bupati Muara Enim, Herman Deru menegaskan bahwa persoalan tersebut merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak dapat digeneralisasi sebagai persoalan lembaga pemerintahan.
“Ini adalah persoalan personal atau individu, bukan persoalan lembaga. Tanggung jawabnya juga bersifat personal. Namun dampaknya tentu dirasakan oleh pemerintahan, pembangunan, maupun psikologis masyarakat. Karena itu situasi masyarakat harus tetap dijaga agar tetap aman dan tenteram,” jelasnya.
Lebih lanjut, Herman Deru menegaskan terdapat tiga tugas utama yang harus menjadi fokus Sumarni sebagai Plt Bupati Muara Enim.
Pertama, memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan normal. Kedua, menjaga keberlangsungan pembangunan agar tetap sesuai target RPJMD Kabupaten Muara Enim Tahun 2025–2029. Ketiga, hadir di tengah masyarakat sebagai pemimpin yang mampu melindungi, melayani, dan mengayomi.
“Saya sudah menyampaikan kepada pimpinan DPRD, Forkopimda, dan seluruh OPD bahwa amanah kepemimpinan saat ini berada di tangan Wakil Bupati yang menjabat sebagai Plt Bupati. Tidak ada alasan pembangunan harus terhenti atau mengalami penundaan,” ujarnya.
Herman Deru juga meminta Sumarni lebih banyak berada di lapangan dan fokus menjalankan tugas di daerah guna menjaga stabilitas pemerintahan, pembangunan, dan kondusivitas masyarakat.
“Fokus utama saat ini adalah memastikan masyarakat tetap tenang, pemerintahan berjalan baik, dan pembangunan terus berlanjut,” pungkasnya.
Reporter: Lea Candra
