MUARA ENIM — Dalam Rapat Koordinasi Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Gelumbang Raya yang dipimpin langsung Bupati Muara Enim H. Edison di Aula Kantor Camat Gelumbang, Senin (11/05/2026), sejumlah kepala desa menyampaikan berbagai persoalan terkait tingginya titik hotspot di wilayah mereka.
Dalam sesi tanya jawab, Kepala Desa Putak Marlin Kusmiran yang mewakili 19 kepala desa di Kecamatan Gelumbang menyampaikan harapan agar pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap desa-desa yang selama ini menjadi wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan.
Menurutnya, terdapat tiga desa di Kecamatan Gelumbang yang memiliki titik hotspot tertinggi, yakni Desa Gumai, Desa Teluk Limau, dan Desa Putak. Ia menyebut kondisi tersebut tidak terlepas dari keberadaan sejumlah perusahaan perkebunan sawit yang berada di wilayah dengan potensi lahan gambut cukup besar.
“Di Kecamatan Gelumbang kami sampaikan bahwa tadi Bapak Bupati menyampaikan tiga desa yang hotspot-nya tinggi, yaitu Desa Gumai, Desa Teluk Limau, dan Desa Putak. Mudah-mudahan saran dari kami didengarkan oleh Pak Bupati,” ujarnya.
Ia menjelaskan, di Desa Gumai terdapat perusahaan PT SAA dan PT SIL, kemudian di Desa Teluk Limau terdapat PT R6B, sementara di Desa Putak terdapat PT SAM. Menurutnya, keberadaan perusahaan di kawasan rawan tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian serius dalam upaya mitigasi Karhutla.
Marlin juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2024, Desa Putak pernah menjadi lokasi perhatian terkait titik hotspot hingga didatangi langsung pihak BPBD pusat dari Jakarta. Namun hingga tahun 2026, menurutnya belum ada bantuan peralatan yang dititipkan untuk penanganan Karhutla di desa tersebut.
“Kami berharap dengan tiga desa yang memiliki titik hotspot tertinggi ini, minimal ada bantuan bentor modifikasi untuk membantu BPBD ketika terjadi kebakaran,” katanya.
Ia menambahkan, akses menuju lokasi rawan kebakaran cukup sulit, terutama menuju wilayah Teluk Limau. Kondisi jalan yang sulit ditembus kendaraan roda empat membuat proses penanganan kebakaran sering terkendala dan membutuhkan waktu tempuh cukup lama.
“Kalau mobil tidak bisa sampai, tentu penanganannya menjadi lambat. Bahkan bisa memakan waktu satu sampai dua jam untuk menembus lokasi,” ungkapnya.
Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari langkah Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dan potensi kebakaran hutan serta lahan di wilayah Gelumbang Raya.
