MUARA ENIM – Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Daerah Pemilihan (Dapil) III menggelar kegiatan reses pada Kamis, 5 Februari 2026, bertempat di Kantor Camat Lembak. Kegiatan ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, pertanyaan, serta usulan secara langsung kepada wakil rakyat.
Dalam kegiatan tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Muara Enim dari Fraksi Partai Gerindra Dapil III, Ponira, S.H., M.Kn., menjawab berbagai pertanyaan yang disampaikan masyarakat terkait isu pembangunan dan pelayanan publik, khususnya persoalan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dinilai masih kerap tidak tepat sasaran.
Ponira menegaskan bahwa permasalahan utama penyaluran bansos terletak pada akurasi dan sinkronisasi data antara Dinas Sosial dan pemerintah desa. Menurutnya, kepala desa memiliki peran strategis dan kewenangan penuh dalam melakukan verifikasi data penerima bantuan di wilayah masing-masing.
“Verifikasi data di lapangan berada di tangan kepala desa. Jika ditemukan warga yang sudah meninggal dunia, pindah domisili, atau secara ekonomi sudah mampu, maka data tersebut harus segera diperbarui agar bantuan dapat dialihkan kepada masyarakat yang lebih berhak,” tegasnya.
Komisi IV DPRD Kabupaten Muara Enim juga mendorong Dinas Sosial untuk terus melakukan evaluasi serta inovasi sistem pendataan, termasuk melalui studi banding ke daerah lain yang dinilai berhasil dalam pengelolaan data kemiskinan.
Selain itu, DPRD Muara Enim berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan agar regulasi yang diterapkan tidak menyulitkan masyarakat. Sinkronisasi antara Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah diharapkan dapat berjalan selaras.
Langkah ini diharapkan mampu meminimalkan keluhan masyarakat terkait bantuan sosial yang tidak tepat sasaran serta memastikan anggaran daerah terserap secara tepat guna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Muara Enim.
Liputan: Lea Candra
