MUARA ENIM - Pemerintah Kecamatan Lembak menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Lembak Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2027. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, 4 Februari 2026, dengan mengusung tema “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik.”
Musrenbang menjadi forum resmi penjaringan aspirasi masyarakat yang diharapkan mampu menerjemahkan kebutuhan riil di lapangan ke dalam kebijakan pembangunan daerah. Dalam konteks tersebut, sejumlah usulan strategis kembali mengemuka, salah satunya terkait infrastruktur dasar yang menyentuh langsung keselamatan warga.
Kepala Desa Tanjung Baru, Rusyadi, menyampaikan aspirasi mendesak terkait kondisi jembatan penghubung di desanya yang dinilai semakin memprihatinkan. Jembatan tersebut memiliki peran vital sebagai akses utama masyarakat sekaligus jalur transportasi umum penunjang aktivitas ekonomi.
“Jembatan itu sudah tiga kali jebol. Kami sudah berupaya melakukan perbaikan sementara dengan pengecoran secara swadaya, tetapi kembali rusak. Kami sangat khawatir jika kondisi ini terus dibiarkan akan memakan korban jiwa, terutama bagi pengendara sepeda motor,” ujar Rusyadi di hadapan para pemangku kepentingan.
Kondisi tersebut mencerminkan tantangan klasik pembangunan infrastruktur di daerah, di mana perbaikan sementara kerap tidak mampu menjawab persoalan struktural secara jangka panjang. Di sisi lain, keterbatasan anggaran dan proses perencanaan yang berjenjang sering kali membuat penanganan infrastruktur krusial membutuhkan waktu yang tidak singkat.
Rusyadi juga menyinggung realitas era keterbukaan informasi saat ini. Menurutnya, persoalan publik acap kali baru mendapat perhatian luas setelah mencuat di ruang digital. Ia berharap mekanisme perencanaan formal seperti Musrenbang tetap menjadi rujukan utama pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan masyarakat, tanpa harus menunggu tekanan publik.
“Jangan sampai setelah ada korban baru semua pihak heboh. Media pasti akan memviralkan. Padahal, kita masih punya ruang untuk mencegah sebelum hal buruk terjadi,” katanya.
Selain persoalan jembatan, Kepala Desa Tanjung Baru turut menyampaikan apresiasi atas upaya pemerintah daerah dalam mendorong pemerataan pembangunan di desa-desa Kecamatan Lembak. Namun, ia menilai efektivitas pelayanan publik di tingkat kecamatan juga perlu terus diperkuat, salah satunya melalui dukungan sarana operasional.
Dalam forum tersebut, Rusyadi mengusulkan penambahan mobil operasional Kecamatan Lembak. Dengan luas wilayah pelayanan yang cukup besar, armada yang tersedia saat ini dinilai belum sepenuhnya sebanding dengan kebutuhan mobilitas aparatur hingga masa pemerintahan berakhir pada 2027 mendatang.
Musrenbang Kecamatan Lembak Tahun 2026 ditutup dengan harapan agar setiap usulan prioritas tidak hanya tercatat dalam dokumen perencanaan, tetapi juga benar-benar diwujudkan melalui kebijakan anggaran yang berpihak pada kebutuhan mendasar masyarakat. Perbaikan jembatan Desa Tanjung Baru diharapkan dapat menjadi salah satu bukti konkret bahwa keselamatan warga tetap menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah. (Red)
