MUARA ENIM - Kegiatan Reses Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Daerah Pemilihan (Dapil) III yang digelar di Kecamatan Lembak, Kamis (5/2/2026), menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan persoalan yang dihadapi di tingkat desa.
Dalam kesempatan tersebut, Kisman, S.E., selaku Penjabat (Pj) Kepala Desa Petanang, menyampaikan langsung aspirasi warga Desa Petanang yang mencakup sejumlah isu krusial, mulai dari pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR), keterbatasan lahan untuk Koperasi Merah Putih, hingga polemik batas wilayah antar desa.
Kisman menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam penyaluran dana CSR perusahaan yang beroperasi di wilayah sekitar desa. Menurutnya, selama ini dana CSR lebih banyak terfokus pada desa yang menjadi lokasi utama perusahaan, sementara desa-desa terdampak di sekitarnya, termasuk Desa Petanang, belum mendapatkan porsi yang memadai.
“Kami dari Desa Petanang, lokasi perusahaannya memang di Desa Embak. Apakah kami tidak boleh meminta dana CSR? Selama ini yang didahulukan desa yang memiliki perusahaan,” ujar Kisman.
Ia berharap ke depan perusahaan dapat lebih memperhatikan desa-desa penyangga agar manfaat keberadaan perusahaan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Selain dana CSR, Kisman juga mengungkapkan kendala pengembangan Koperasi Merah Putih di Desa Petanang. Keterbatasan lahan kas desa menjadi hambatan utama dalam pengembangan koperasi tersebut.
“Tanah kas desa ukurannya kecil, sementara bangunan koperasi cukup besar. Kami membutuhkan solusi terkait pengadaan lahan agar Koperasi Merah Putih ini bisa berjalan optimal,” jelasnya.
Ia menambahkan, harga lahan di sekitar desa saat ini sudah sangat tinggi, mencapai sekitar Rp40 juta per keping (10x15 meter), sehingga menyulitkan desa untuk melakukan pembebasan lahan secara mandiri.
Di sisi lain, Kisman juga menyampaikan apresiasi atas pembangunan infrastruktur yang telah berjalan pada tahun 2026, khususnya pembangunan siring serta pengaspalan jalan dari perbatasan Muara Sungai hingga Prabumulih di wilayah Kabupaten Muara Enim.
Menurutnya, pembangunan tersebut sangat membantu akses mobilitas masyarakat dan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM di Desa Petanang dan sekitarnya.
Isu lain yang menjadi perhatian serius adalah persoalan batas wilayah antar desa. Kisman menyoroti adanya aktivitas yang izinnya berada di desa tetangga, namun dampak kerusakan infrastruktur justru dirasakan oleh warga Desa Petanang.
“Izinnya di Desa Tambangan, tapi aktivitasnya di wilayah kami. Ketika jalan rusak, warga Petanang yang terdampak. Ini mohon menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Kisman berharap melalui forum reses DPRD ini, seluruh aspirasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan pihak terkait, sehingga permasalahan yang dihadapi masyarakat Desa Petanang dapat segera menemukan solusi nyata demi peningkatan kesejahteraan warga.
Liputan: Ilham Aprenneza
