MUARA ENIM – Pemerintah Kabupaten Muara Enim resmi memulai rangkaian penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan. Bertempat di Kecamatan Kelekar, Selasa (27/1/2026), forum ini menjadi wadah strategis untuk menjaring aspirasi akar rumput demi pembangunan yang tepat sasaran.
Acara ini dihadiri oleh jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Muara Enim, anggota DPRD Dapil 3, unsur pimpinan kecamatan, serta tokoh masyarakat setempat.
Perwakilan Bappeda Muara Enim, Oktavian Muharsyah, dalam sambutannya menekankan bahwa Musrenbang bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan instrumen vital untuk memetakan isu-isu strategis daerah.
"Musrenbang ini adalah tonggak awal dalam merumuskan kebijakan pembangunan tahun 2027. Fokus utama kami adalah menggali isu pembangunan yang krusial di Kecamatan Kelekar, agar program yang disusun nantinya mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat dan meningkatkan standar pelayanan publik," ujar Oktavian.
Senada dengan hal tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim, Mukarto, S.H., menegaskan pentingnya akurasi dalam penentuan skala prioritas. Di tengah keterbatasan anggaran, pemilihan program yang berdampak luas bagi masyarakat menjadi kunci utama.
"Kami dari legislatif berkomitmen mengawal setiap aspirasi yang masuk. Namun, masyarakat juga perlu memahami pentingnya skala prioritas. Usulan yang bersifat mendesak akan kami dorong agar masuk dalam draf final RKPD 2027," kata Mukarto.
Ia juga menyoroti aspek pengawasan kualitas infrastruktur. Mukarto mengimbau agar setiap proyek pembangunan di wilayah Kelekar dilakukan dengan standar mutu yang tinggi sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
Plt. Camat Kelekar, Muhtarimin, S.Pd., M.Si., mengapresiasi kehadiran para pemangku kepentingan dalam forum ini. Menurutnya, partisipasi aktif dari unsur eksekutif dan legislatif memberikan legitimasi kuat terhadap rencana pembangunan yang diusulkan.
"Kegiatan ini merupakan mandat regulasi untuk memastikan pembangunan berjalan transparan dan partisipatif. Kami berharap sinergi ini melahirkan program-program inovatif yang bermuara pada peningkatan taraf hidup warga Kelekar," pungkasnya.
Musrenbang ditutup dengan penandatanganan berita acara kesepakatan yang akan menjadi bahan rujukan pada Musrenbang tingkat kabupaten mendatang. Melalui tema "Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik", Pemkab Muara Enim optimistis dapat mencapai target pembangunan yang inklusif pada 2027.
Laporan: Ilham Aprenneza
