MUARA ENIM - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muara Enim memberikan tanggapan terkait adanya informasi mengenai Dugaan sejumlah proyek pembangunan yang dinilai belum optimal dan tidak sesuai standar.
Hal tersebut disampaikan usai kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan yang digelar di Kecamatan Kelekar, Selasa (27/1/2026).
Perwakilan Bappeda Muara Enim, Oktavian Muharsyah, menjelaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan tertulis secara formal mengenai permasalahan kualitas proyek di lapangan. Meski demikian, ia memastikan aspirasi yang berkembang akan menjadi catatan penting bagi instansinya.
"Terkait informasi pembangunan yang dianggap belum optimal, kami selaku Bappeda belum menerima laporan secara resmi. Hal ini akan menjadi catatan dan bahan evaluasi kami ke depan. Kami akan menindaklanjuti informasi tersebut sebagai bahan untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan di Kabupaten Muara Enim," ujar Oktavian dalam sesi wawancara.
Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim, Mukarto, S.H., mengapresiasi peran media dalam memberikan informasi sebagai bentuk pengawasan publik. Mukarto mengakui adanya laporan mengenai mutu pekerjaan yang diduga belum memenuhi ekspektasi masyarakat.
Ia menekankan pentingnya peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam memastikan setiap detail pengerjaan proyek berjalan sesuai spesifikasi yang telah ditentukan.
"Informasi ini penting bagi kami di pemerintahan. Terkait adanya beberapa pekerjaan yang mutu dan kualitasnya mungkin tidak sesuai harapan, ada pihak teknis yang menanganinya, terutama PPK yang mengetahui persis detail pengerjaan proyek tersebut," jelas Mukarto.
Laporan: Lea Candra
