Rakor tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Ir. Hj. Sumarni, M.Si., Sekda Ir. Yulius, M.Si., dan seluruh kepala perangkat daerah. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa pihaknya akan mengadopsi dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan oleh Kasatgas Pencegahan Direktorat Wilayah II KPK RI, Untung Wicaksono, dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi di daerah.
“Dengan potensi sumber daya alam yang besar dan APBD mencapai Rp3,6 triliun, sudah saatnya Pemkab Muara Enim mengoptimalkan PAD secara maksimal. Kami targetkan peningkatan hingga Rp1 triliun dalam lima tahun ke depan melalui pemetaan potensi dan penguatan strategi fiskal,” ujar Bupati.
Lebih lanjut, Edison juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk pengadaan barang dan jasa. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi program Monitoring Centre for Prevention (MCP) dan penguatan pengawasan internal pemerintah daerah.
“Pemkab Muara Enim siap menjamin ketersediaan anggaran pengawasan dan memastikan seluruh proses pemerintahan berjalan dengan akuntabel. Kami juga mendorong pendidikan antikorupsi masuk dalam regulasi dan proses penganggaran, agar budaya integritas tertanam sejak dini,” imbuhnya.
Kolaborasi antara pemerintah daerah dan KPK RI ini diharapkan mampu memperkuat integritas birokrasi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan di Bumi Serasan Sekundang.
Pewarta : Umar Dani
