Teka-Teki Jembatan Jebol di Tanjung Baru, Siapa Bertanggung Jawab?

Jembatan penghubung antar Desa ini sebelumnya beberapa kali viral di berbagai media online. Namun, baru-baru ini kembali menjadi perbincangan setelah muncul pemberitaan bahwa bagian jembatan tersebut mengalami kerusakan dan jebol.

Saat ini, proses perbaikan tampak dilakukan di lapangan. Namun, metode pengerjaannya justru menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak. Pengadukan semen dilakukan secara manual hanya menggunakan cangkul, tanpa menggunakan molen—alat yang seharusnya menjadi standar untuk menjaga kualitas adukan beton dalam proyek infrastruktur.

“Proyek jembatan ini sering kali diberitakan dalam media. Tapi saat kami pantau perbaikannya, adukan semen hanya dilakukan dengan cangkul. Ini jauh dari standar pekerjaan infrastruktur,” ungkap salah satu wartawan yang tengah melakukan peliputan di lokasi.

Lebih mengejutkan, Kepala Desa Tanjung Baru Rusyadi saat dikonfirmasi menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui secara pasti siapa pihak yang melakukan perbaikan tersebut. Ia mengaku belum menerima laporan maupun pemberitahuan resmi terkait pelaksanaan proyek perbaikan itu.

“Sampai sekarang saya belum tahu siapa yang mengerjakan perbaikannya. Tidak ada koordinasi dengan pihak desa,” ujarnya singkat.

Sampai berita ini ditayangkan, pihak pelaksana belum bisa dikonfirmasi. Sementara itu, para pekerja yang berada di lokasi saat ditanya oleh wartawan hanya menjawab bahwa mereka tidak tahu siapa pelaksana proyek dan mereka hanya ikut bekerja sesuai arahan.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Jika kepala desa saja  tidak mengetahui dan pelaksana tidak dapat dikonfirmasi, lalu siapa yang bertanggung jawab terhadap mutu dan pengawasan proyek?

Lea Candra Ketua Media Mitra Gelumbang menyebut bahwa kurangnya transparansi dalam proyek desa seperti ini bisa berdampak serius terhadap kepercayaan publik, serta berpotensi merugikan masyarakat secara langsung.

“Kalau seperti ini, bagaimana publik bisa percaya? Harus ada kejelasan dan keterbukaan. Ini menyangkut uang rakyat dan keselamatan pengguna jalan,” ujarnya.

Masyarakat berharap agar perbaikan ini tidak hanya diselesaikan secara fisik, tapi juga disertai dengan transparansi administratif dan pertanggungjawaban. Instansi terkait diharapkan segera turun untuk mengevaluasi proyek ini secara menyeluruh.

Liputan : Umar Dani