(Sumber: DiskominfoSP/IKP Kabupaten Banyuasin)
BANYUASIN – Pemerintah Kabupaten Banyuasin kembali mencatat langkah penting dalam penguatan aparatur sipil negara. Sebanyak 463 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) resmi dilantik oleh Bupati Banyuasin, Dr. H. Askolani, S.H., M.H., pada Senin (20/10) di Lapangan Upacara Banyuasin.
Pelantikan tersebut merupakan bagian dari tahap II pengangkatan PPPK di lingkungan Pemkab Banyuasin, yang terdiri atas 137 tenaga guru, 33 tenaga kesehatan, dan 293 tenaga teknis. Sebelumnya, pada tahap pertama, pemerintah daerah telah melantik 4.099 PPPK, sehingga total keseluruhan kini mencapai 4.562 orang yang terdiri dari 468 guru, 236 nakes, dan 3.858 tenaga teknis.
Dalam sambutannya, Bupati Askolani menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh peserta yang dinyatakan lulus dan resmi diangkat. Ia berharap seluruh PPPK dapat bekerja dengan penuh semangat, tanggung jawab, dan loyalitas dalam melayani masyarakat Banyuasin.
Saya ucapkan selamat kepada 463 PPPK yang hari ini resmi kami lantik. Jadikan momentum ini sebagai langkah untuk lebih semangat dalam mengabdi dan melayani masyarakat,” ujar Askolani.
Bupati juga menegaskan pentingnya disiplin dan etika kerja bagi seluruh ASN di lingkungan Pemkab Banyuasin. Ia mengingatkan agar tidak ada pegawai yang datang ke kantor hanya untuk absen lalu pulang sebelum jam kerja berakhir.
Kalau ketahuan, saya pastikan akan saya sanksi tegas hari itu juga. Bahkan kalau perlu, diberi sanksi paling berat hingga pemecatan,” tegasnya.
Acara pelantikan turut dihadiri oleh Wakil Bupati Banyuasin Netta Indian, S.P., Sekda Banyuasin Ir. Erwin Ibrahim, S.T., M.M., M.B.A., IPU., ASEAN Eng., serta perwakilan Forkopimda, di antaranya Kapolsek Pangkalan Balai AKP Deny Irawan, S.H., M.H., Kasdim 0430 Mayor Inf. Saibudin, S.H., dan Hakim Ronal Roges Simorangkir, S.H., M.H. Turut hadir pula Ketua TP-PKK Banyuasin, Nabila Askolani Putri, beserta para undangan lainnya.
Pelantikan PPPK tahap II ini menjadi bukti komitmen Pemkab Banyuasin dalam meningkatkan pelayanan publik dan memperkuat sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan daerah.
