Warga Kritik Dana Desa, Wabup Ingatkan Kades dan BPD Awasi Pembangunan
Muara Enim – Wakil Bupati Muara Enim, Ir. Hj. Sumarni, M.Si, menghadiri program unggulan Bunga Desa di Desa Pelempang, Kecamatan Kelekar, Selasa (09/09/2025). Program ini menjadi langkah jemput bola dari pemerintah kabupaten untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat kedekatan dengan warga desa.
Dalam sesi tanya jawab, salah satu tokoh masyarakat Desa Pelempang melontarkan kritik pedas terkait kualitas pembangunan di desa pelempang yang dibiayai dari Dana Desa. Ia menilai jalan yang dibangun belum genap dua tahun sudah mengalami kerusakan, dengan batu-batu yang bermunculan di permukaan.
Menanggapi hal itu, Wabup Sumarni menegaskan pentingnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa, sehingga penggunaan Dana Desa benar-benar tepat sasaran dan hasil pembangunan bermanfaat bagi masyarakat.
Selain persoalan pembangunan, warga juga menyampaikan usulan lain terkait pendistribusian bantuan sosial (Bansos). Mereka meminta agar data penerima Bansos segera dilakukan pendataan ulang, supaya bantuan benar-benar tepat sasaran.
Wabup Sumarni langsung merespons usul tersebut. Ia menegaskan bahwa data penerima Bansos memang bersumber dari tingkat desa, dan untuk itu dirinya telah menginstruksikan kepada Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim agar segera melakukan pendataan ulang.
“Saya sudah instruksikan kepada Dinas Sosial Muara Enim untuk segera mendata kembali agar penyaluran Bansos lebih tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” tegasnya.
Tak hanya itu, Wabup Sumarni juga mengingatkan kepada para Kepala Desa agar dalam penataan penerima Bansos tidak ada praktik KKN maupun kepentingan kelompok tertentu.
“Saya himbau Kepala Desa, jangan ada praktik KKN, jangan ada kepentingan kelompok atau keluarga. Data penerima harus benar-benar sesuai dan hanya diberikan kepada masyarakat yang memang berhak menerima,” tandasnya.
Melalui program Bunga Desa, pemerintah kabupaten berkomitmen turun langsung ke masyarakat, mendengar aspirasi, membuka ruang dialog, serta memastikan jalannya pembangunan dan penyaluran bantuan lebih transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi warga. (Red)
