Aksi tersebut digelar terkait adanya dugaan pungutan liar (pungli) PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 2 Palembang dalam pengawalan tongkang batubara yang melintas di aliran Sungai Musi.
Hal ini diungkapkan oleh ketua satgasus Garda Prabowo DKD Sumsel, feriandi shdm yang mengatakan bahwa tugkbod milik PT Pelindo menarik tongkang.
Batu Bara mulai dari musim 6 menuju Jembatan Ampera lanjut Musim 4.
Setelah itu berganti Tugboat output milik agen kapal yang sudah bekerjasama dengan pemilik batubara dengan dikawal speed boat bertuliskan PILOT.
Diduga agen kapal dan pemilik batubara tersebut setoran Rp ke 80 juta ke PT Pelindo per sekali trip ngolong di bawah jembatan Ampera "katanya" Ia beberkan bahwa diperkirakan kebocoran dan pungli yang dilakukan Pelindo melalui setoran 20 sampai 25 trip tongkang lewat dibawah Jembatan Ampera tersebut.
Jika 20 trip saja dikalikan Rp 80 juta maka Rp 2,4 miliar perhari yang di setorkan ke PT Pelindo.
Diduga uang tersebut dinikmati segelintir orang dan dibagi-bagikan ke pejabat yang ada di Sumsel kata Feri.
Ungkap Feri bahwa dugaan indikasi korupsi terkait pengawalan batubara di Pelindo masih ramai dibicarakan.
Sebagai salah satu perusahaan Pelabuhan milik negara, Pelindo memiliki peran penting dalam pengawasan dan pengelolaan batubara yang diangkut melalui melalui pelabuhan, oleh karena itu korupsi dalam sektor ini dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara dan mengganggu stabilitas ekonomi ungkapnya.
Berdasarkan hasil investigasi di lapangan oleh Garda Prabowo DKD Sumsel, dugaan punglish tersebut sudah berlangsung selama 15 tahun, Oleh karena itu pihaknya meminta monitoring KPK RI zona 2 (dua) Sumsel untuk melakukan investigasi ke PT Pelindo (Persero) Regional 2 Palembang yang diduga uang-uang pungli tersebut diperuntukkan untuk siapa dan untuk apa ?
Kami meminta PT Pelindo ( Persero ) Regional 2 Palembang untuk memberikan jawaban ke kantor Garda Prabowo sesuai alamat yang sudah tertera.
Apabila 3 X 24 jam tidak memberikan jawaban kami akan merekomendasikan laporan tersebut ke KPK RI terkait dugaan pungli yang sudah berlangsung lama di perairan Sungai Musi tegasnya.
Kami melihat dengan kasat mata adanya tugboat -tugboat Pelindo yang mengawal Batu Bara tersebut di perairan sungai Musi.
Diduga uang pungli tersebut selama rentan 15 tahun mencapai 1 triliun, hasil akumulasi tim investigasi satgasus Garda Prabowo di lapangan.
melalui aksi ini, pihaknya meminta Presiden RI untuk mengevaluasi kinerja PT Pelindo (Persero) Regional 2 Palembang yang diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan.
Hasil investigasi kita, untuk PAD Kota Palembang tidak pernah terlaksana, akibat ada oknum yang mengakomodir terkait tentang pungli dan suap gratifikasi yang diduga Pelindo melakukan pungutan angkutan Batu Bara yang melewati aliran Sungai Musi dan melakukan pengawalan dengan dalil untuk pengamanan angkutan agar tidak tersenggol Jembatan Ampera.
Pada tahun 2013 satu tongkang Batu Bara membayar sebesar Rp 25 juta per satu kali lewat, sekarang mencapai Rp 80 juta per satu kali lewat dalam kurun waktu 11 tahun dari tahun 2014 - 2025.
Oleh karena itu kami meminta Polda Sumatera Selatan untuk mengusut diduga banyak pejabat di Sumsel yang diduga menerima gratifikasi dan pungli dari PT Krakatau Bandar Samudra, PT penajam internasional dan PT Pelindo.
Sementara salah satu orator dalam aksi tersebut, Dian HS menuntut Polda Sumsel, Mampukah menangkap dan mengungkap dugaan pungli dalam pengawalan BatuBara yang melintas di perairan sungai Musi tersebut.
Dengan adanya dugaan pungli ini, pelakunya bukan premanisme, akan tetapi mafia, karena yang dirugikan bukan hanya 1 dan 2 orang, melainkan seluruh masyarakat Sumsel khususnya yang mempunyai tempat tinggal di pinggiran sungai Musi, karena adanya pengangkutan Batu Bara di perairan sungai Musi tersebut tutupnya.
Laporan : Agus Wijaya
